Seminar Hari Ini [Masa Depan Aceh]


Inilah tulisan hasil liputan (wartawan kali ya) dari Seminar Masa Depan Aceh Paska MoU-Helsinki Dalam Kerangka Keutuhan NKRI yang bertempat di Balai Sidang BNI mulai dari jam 08.20 WIB – 13.00 WIB. Lumayan dapat sertifikat + makan siang. Berikut tulisannya (kalau mau baca sih, panjang soalnya).

Acara yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI yang bertempat di Balai Sidang BNI Kampus UI Depok pada hari ini (29/11) bertemakan “Masa Depan Aceh Paska MoU Helsinki Dalam Kerangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dalam seminar tersebut ikut pula dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia Andi Mattalata, SH, MH sebagai Keynote Speaker, kemudian juga Hamid Zein sebagai perwakilan dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Sekitar dari 350 peserta lebih hadir dalam acara seminar tersebut. Selain dua pembicara dua tersebut juga terdapat Welcome Speech dari Rektor UI Gumilar R Soemantri. Sementara dari pakar ekonomi hadir Nazamuddin Basyasaid, Ph.D dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah, dari CSIS (Center for Strategic and Internasional Studies) Jakarta Indra Jaya Piliang serta dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI Makmur Keliat, Ph.D.

Banyak hal yang tercakup dalam seminar kali ini, mulai dari masalah ekonomi, politik, sosial sampai rekonsiliasi. Hamid Zein sebagai pembicara pertama mewakili dari Irwandi Yusuf dalam pembukaan seminar tersebut memaparkan tentang peranan penting pemerintah Aceh dalam membangun daerah secara terintegrasi dalam NKRI, menurutnya banyak aspek yang telah diberikan Aceh mulai dari visi dan misi yang ingin membangun untuk selama 5 tahun mendatang di bawah kepemimpinan Irwandi dan Nazar.

Walaupun dengan semangat pembangunan, sampai saat ini sudah banyak kebijakan umum yang bermunculan seperti kepemimpinan yang aspiratif, intuitif dan innovatif, kemudian perancanaan pemerintah yang baik (good governance) dan 12 poin penting lainya seperti yang dijelas pada slide presentasinya. Dari penjelasn Hamid banyak yang menjurus dalam infrastruktural pembangunan dengan potensi ekonomi dan tentunya politik, sosial budaya, sektor ril sampai pendidikan juga sedikitnya disinggung. Selain masalah utama itu, dampak lainnya juga termasuk dalam sektor pembangunan ekonomi Aceh untuk kedepan. Baik dari kondisi reintegrasi sampai kepada pelaksanaan UU PA sebagai bukti dari perjanjian MoU Helsinki.

Sementara dilain sisi Nazamuddin Basyasaid yang juga Dosen Ekonomi Unsyiah mengetengahkan tentang perekonomian Aceh menuju perdamaian Abadi, seperti yang tertulis dalam makalah pada seminarnya kali ini “Membangun perekonomian dan membangun perdamaian adalah ibarat satu mata uang bersisi dua”. Ada beberapa kata kuncinya yang Nazamuddin titik beratkan yakni pada pembangunan ekonomi, perdamaian dan ekuilibrium (istilah perekonomian).

Dilain hal Nazam juga mengungkapkan bahwa untuk tahun 2008 nanti Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) akan sangat cerah mulai dari penerimaan dana otsus senilai 2,2 triliun lebih dan juga hasil dari SDM yang ada senilai 3,5 triliun. Lanjutnya, lain lagi seperti dana yang dikucurkan oleh BRR yang totalnya sampai 70 triliun sampai tahun 2009 nantinya memberikan peluang besar dalam membangun Aceh, namun dana dari 70 triliun tersebut sudah dialokasikan sebanyak 21 triliun untuk membayar hutang Indonesia luar negeri.

Pada sesi yang sama juga, tambahan dari Makmur Keliat juga membuat tantangan yang sangat memiliki nilai keprihatinan yang benar-benar harus dikuasai oleh Pemerintah baik pusar maupun daerah. Terutama yang menyangkut hal peace making (resolusi konflik), peace monitoring (pemantauan), serta peace building (transformasi konflik). Dari ketiga hal tersebut yang sangat memerlukan perhatian khusus yakni pada peace monitoring dan peace building. Sehingga terciptanya mekanisme yang kuat serta adanya lembaga yang menggantikan AMM. Namun sebuah hal yang menolak, “Makmur menyarakan isu rekonsiliasi untuk sementara ditunda dulu, “tandasnya.

Sementara dilain sisi lagi Indra Jaya Piliang (CSIS) Jakarta juga lebih melihat situasi Aceh dalam sebuah evaluasi dan proyeksi perdamaian.
Ini terlihat dari adanya sebuah keterkaitan dan bermunculannya partai politik lokal seperti yang diamanahkan dalam UU PA, namun dibalik hal itu semua Indra menilai bahwa adanya para elit politk yang ultra-nasionalisme di Jakarta bahkan dimana saya menjadi faktor utama juga sebagai penghambat perdamaian Aceh. Konflik Aceh dan Papua menjadi contoh kondisi keamanan sekarang, Aceh yang sudah damai membuat Papua masih mengalami dalam kondisi seperti darurat militer di Aceh. Untuk itu Indra mengungkapkan lebih lanjut mengenai adanya sebuah reformasi di tubuh TNI belum menghasilkan kenyataan yang ada di lapangan. Karena bila melihat disisi lain seperti jumlah anggota DPRA yang ada saat ini secara sepenuhnya dipegang oleh partai lokal (80%) dan sisanya 20% oleh partai nasional.

Ada hal yang menarik yang menjadi perhatian dari peserta seminar ketika Indra menyebutkan bahwa Syariat Islam di Aceh bisa sangat hancur bila diterapkan dalam wilayah lainnya seperti contoh dalam dunia kampus, bila ada sepasang mahasiswa dan mahasiswi duduk berdua pasti ditanggkap. Tidak hanya itu Indra Jaya sebagai seorang sejarawan juga mengungkitkan bahwa anti LSM di Aceh masih terus terjadi sampai sekarang baik antar sesama penyair bahkan lembaga hukum sekalipun.

Dan akhirnya tepat jam 12.00 WIB, dibukalah sesi tanya jawab dengan peserta seminar. Waktu yang sangat ditunggu-tunggu tentunya oleh para peserta, ada beberapa pertanyaan yang sangat krusial dengan berbagai lemparan masukan dan kritikan terhadap pemerintah Aceh. Diantaranya itu tentang wacana kemunculan pemekaran daerah di Aceh (ABAS dan ALA), karena hal tersebut sangat dinilai penting mengingat kata Irwandi bahwa selama lima tahun pemerintahannya tidak akan ada pemekaran kabupaten dan kota lagi. Selain masalah pemekaran wilayah, topik konflik juga menjadi sebuah pertanyaan yang mendapat perhatian khusus terutama dalam hal integrasi untuk ekonomi dan juga partai lokal.

Dan tak kalah menarik juga Syariat Islam yang menjadi fundamentalis di Aceh menjadi titik temu terakhir dari pertanyaan dari peserta seminar. Ada satu hal yang diutarakan oleh Hamid Zein bahwa penerapan syariat Islam di Aceh bukanlah untuk membentuk negara Islam melainkan mewarisi dari kepemimpinan yang terdahulu dari jaman Iskandar Muda,” tambahnya.

6 Responses

  1. sebenernya saya pengen dateng tuh kemaren… cuma, terhalang tugas2😦

  2. wah, nggak nyangka ada yang nulis
    besok atau mungkin nanti gw juga mungkin akan nulis juga hasil seminarnya
    makasih ya udah dateng,,
    salam kenal πŸ˜€

    salam kenal juga de

  3. saya minta izin ngelink ke posting yang ini ya πŸ˜€

  4. […] Kebetulan ada satu orang blogger yang menulis soal seminar ini. Jadi, kalau Anda mau tahu gimana pendapatnya, bisa baca di sini. […]

  5. boleh aja kok de, silakan saya – namanya juga berbagi pendapat.

  6. hm.. ulasannya bagus.
    kemaren gue jg datang ke seminar itu.
    pembicaranya dosen gw.
    lmyn dapat mknnya.
    hahaha
    anyway kampus kita sebelahan lho.
    gw di fisip ui.
    kunjungi blog gw juga ya?
    c u

    thanks ya Uliph dah mampir kesini, ternyata tetangga dekat toh cuma nyeberang jalan doang.πŸ™‚
    Oke kunjungan balik sudah dilontarkan tuh…

Komentar berisi spam dan SARA, tidak akan ditayangkan!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: